Tugas Pendidikan Kewarganegaraan#(Softskill)
Nama Kelompok : -Yolanda Jemny Setiawan
-Masdarul Ihsan
-Diangga Cilna
-Adrian Suryo
-Febrianto Fauziah
Kelas : 2DB05
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
Politik mempunyai makna
kepentingan umum. Strategi
yang diartikan the art of the general Dalam pengertian umum strategi
adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai tujuan. Strategi pada
dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan
(ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan).
Politik
strategi nasional dapat diartikan sebagai cara melaksanakan kebijaksanaan umum
dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional
untuk mencapai masyarakat adil, makmur
dan sejahtera secara merata dan menyeluruh.
Makna Pembangunan
Dalam pelaksanaannya bukan hanya menjadi
tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh rakyat
Indonesia.
Peran rakyat: mengikuti
program wajib belajar, membayar pajak, melestarikan lingkungan hidup, mentaati
segala peraturan perundangan yang berlaku, menjaga ketertiban dan keamanan.
Pembangunan nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah dan batiniah yang
selaras, serasi, dan seimbang.
· Manajemen Nasional
Pada
dasarnya sistem manajemen nasional merupakan perpaduan antara tata nilai,
struktur, dan proses uhtuk mencapai kehematan, daya guna, dan hasil guna
sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan daya nasional demi mencapai
tujuan nasional
· Konteks Strategis
Konteks Strategi: Global dan Regional.
Global : Kecenderungan hubungan masyarakat
internaisonal dan hubungan antar negara dibangun atas dasar saling percaya dan
saling menghormati. Penciptaan kondisi seperti itu memberikan peluang yang
sangat baik bagi suatu dialog guna menghadapi perbedaan pandangan atas suatu
isu bersama.
Regional : kecenderungan
global merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dinamika keamanan
regional.
Pengertian
politik menurut beberapa ahli :
1.
Menurut Andrew Heywood
Politik
adalah kegiatan suatu bangsa yang memiliki tujuan untuk mempertahankan dan
menjalankan peraturan yang ada untuk patokan hidupnya.
2.
Menurut Carl Schmdit
Politik
adalah suatu dunia yang didalamnya orang-orang lebih membuat
keputusan-keputusan dari lembaga-lembaga abstrak
3.
Berdasarkan teori klasik Aristoteles politik adalah usaha yang ditempuh warga
untuk mewujudkan kebaikan bersama.
Adapun
lembaga-lembaga politik yang berati seperangkat norma yang melaksanakan dan
memiliki kekuasaan atau wewenang dalam suatu bidang yang khusus. Lembaga
politik meliputi eksekutif , legislatif dan yudiktif, keamanan dan pertahanan
nasional serta partai politik.
Penyusunan
politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang
terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi
Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional . Politik dan
strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem
kenegaraaan menurut UUD 1945.
Sejak
tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah
dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”
.
Lembaga-lembaga tersebut adalah MPR,
DPR, Presiden, DPA, BPK, MA . Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat
disebut sebagai “infrastruktur politik”.
OTONOMI DAERAH
Otonomi
daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat
lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
Dengan
demikian desentralisasi sebenrnya menjelmakan otonomi masyarakat setempat untuk
memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi
kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan.
Pelaksanaan otonomi
daerah di beberapa daerah telah diwarnai dengan kecenderungan Pemda untuk
meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara membuat Perda yang berisi
pembebanan pajak-pajak daerah.
Hal
ini telah mengakibatkan timbulnya ekonomi biaya tinggi (High Cost Economy)
sehingga pengusaha merasa kberatan untuk menanggung berbagai pajak tersebut.
Tujuan Otonomi Daerah
1.
Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah agar semakin
baik.
2.
Memberi kesempatan daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.
3.
Meringankan beban pemerintah pusat.
4.
Memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan masyarakt daerah.
5.
Mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan di daerah.
6.
Memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar
daerah untuk menjaga keutuhan NKRI.
7.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
8.
Mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan.
Secara
konseptual, Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi: tujuan
politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan
melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk
mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
Asas-Asas Otonomi Daerah
Desentralisasi
yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI
Dekosentrasi yaitu
pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat
atau
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu Tugas pembantuan yaitu penugasan
dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provensi
kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten / kota
kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
